mahalnya harga pilkada...

perubahan politik yang ada pasca orde baru memang memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk berpesta demokrasi. tapi masalahnya, yang namanya pesta pasti mahal. saya tidak tau tepatnya berapa yang harus dihabiskan setiap kandidat gubernur/bupati/walikota dalam setiap pilkada. hanya beberapa kali mendengar, dan datanya sebenarnya tidak jelas juga. ada beberapa point biaya yang harus dikeluarkan kandidat dalam setiap pilkada:

1. ongkos kendaraan, ini salah satu biaya paling mahal yang harus dikeluarkan oleh kandidat. hal ini sangat penting, mengingat dibutuhkan kendaraan partai politik untuk dapat maju menjadi kandidat dalam pilkada. bisa 1,2,3 atau bahkan serombongan rame2. makin besar persentase parpol tersebut terhadap kursi DPRD, makin besar biaya yang dikeluarkan. dan hebatnya ongkos kendaraan, seperti kita naek bis PPD di Jakarta, tidak ada tanda terimanya, dan dbayar cash. saya dengar si anu menyiapkan 100 M untuk membayar sebuah partai pada Pilkada di salah satu provinsi, si itu juga memberikan puluhan miliar untuk sebuah pilkada di daerah X, si dia juga bayar sekian M untuk dapet tiket kendaraan di pilkada Y.
   
2. ongkos rame2in, untuk terlihat lebih canggih, bukan cuma partai saja yang mendukung, si kandidat biasanya harus ngasih ongkos buat Ormas/Orkep untuk ikut2an ngedukung dia. ongkosnya biasanya dibayar ke bos besar organisasi tersebut yang kemudian beliau membagi2 sesuai jabatan di organisasi dan menyisihkan sebagian untuk operasional rame2in pilkada.
3. ongkos wara-wiri, sekarang bentuknya g cuma kaos dan slayer doank, kaya waktu jaman Orde Baru dulu. paling mahal tentunya iklan di Televisi, yang untuk waktu prime time, biasanya saat2 sinetron dengan satu nama (kaya azizah, chelsea, marijem, dll) berbiaya 20 juta untuk 30 detik iklan. belum lagi iklan di radio, koran, bikin baliho, spanduk, bendera, pin, dan berbagai pernak wara-wiri lainnya.
4. ongkos muter2 dan kumpul2, di indonesia g afdol kalo lagi kampanye g pake muter2 pake motor, mobil dan truk yang pake sound gede2, sambil menuju ketempat besar, aula/stadion/gelanggang remaja sambil dengerin orasi kandidat ditemani musik dangdut. biasanya ada ongkos buat motor yang ikut muter2 (karena kebanyakan tukang ojek) dan untuk mengurangi pengeluaran ini, kandidat cukup menyediakan artis dangdut ibukota untuk menarik banyaknya hadirin hadirot ke daerah kumpul2.
5. ongkos pagi2, meskipun zaman sudah berubah, yang namanya ongkos pagi2 tetap menjadi kebutuhan buat kandidat biar menang pilkada. pagi2 sebelum pencoblosan, didepan rumah sudah ada yg datang memberikan sesuatu dengan kode2 khusus biar g lupa saat pemilihan siapa yang harus dipilih.

ongkos pilkada dari berbagai sumber ini bisa disimpulkan sangat mahal, meskipun saya tidak sanggup untuk menuliskannya secara ilmiah dengan data2 yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan. tapi satu hal penting yang akhirnya kembali ke pertanyaan kita semua, dari mana si kandidat mendapat uang? dan bagaimana mereka menggantinya nanti..?

entahlah, mungkin ini juga yang menjelaskan mengapa banyak kepala daerah yang tiba2 sakit, karena mw ditangkap KPK....

wallahualam...

berfikir kembali tentang mahasiswa...

setiap zaman tentunya melahirkan masing-masing orang-orangnya, pemikirannya, dan juga bagaimana cara mereka memandang sesuatu. set-back ke masa-masa kuliah di UI dahulu kala... saya tergelitik untuk kembali berfikir mengenai gerakan mahasiswa. apakah itu sesuatu yang penting dan bagaimana kita bisa melihatnya kembali dari sejarah maupun kemasa yang akan datang.

hal paling menggelitik buat saya pertama-tama adalah apakah benar yang dikatakan para senior waktu pertama kali jadi mahasiswa baru? bahwa fungsi kami (mahasiswa, saat itu) adalah sebagai agen perubahan, iron stock (untuk masa depan)? lalu sejarah gerakan mahasiswa yang begitu diagung-agungkan lewat cerita historis angkatan 66, 75, dan 98. di satu sisi ada benarnya juga, bahwa kami adalah cadangan SDM untuk kepemimpinan di masa yang akan datang. lalu bicara mengenai agen perubahan, well, akhirnya tersimpan tanda tanya besar buat saya yang ketika akhirnya toga itu saya lepas dari kepala saya diperjalanan pulang wisuda belum juga terjawab...

pertama, dilihat dari sisi historis, benarkah yang dilakukan abang-abang kita tahun 66 saat membantu menggulingkan Soekarno, tahun 75 lewat Malari, tahun 98 demo besar2an di gedung DPR/MPR hingga Soeharto lengser, adalah andil dari mahasiswa? dan apakah mereka menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik? Ini sebenarnya bisa dijawab dengan mudah, bahwa mahasiswa mempunyai "kesombongan" sendiri, untuk mengatakan bahwa kami adalah kelas yang berbeda, bahwa kami lebih intelek, bahwa kami diberikan rasa peduli yang berlebih, dan bahwa kami patut bersuara, ketika terjadi sesuatu yang tidak benar. entah itu lewat demonstrasi, diskusi, mengkaji, propaganda, atau aksi2 sosial kemasyarakatan yang lebih kongkrit lainnya.

tapi masalahnya, ya itu, mahasiswa adalah kelas yang berbeda, sebagian kecil dan kelompok elit dari rakyat yang diberi kesempatan untuk mengambil pendidikan lebih tinggi, dan merasa berhak mengatas namakan rakyat. Menentang pemerintah, protes, dll. mahasiswa bukan pula kelompok pengambil kebijakan yang menentukan arah kebijakan, bukan pula pengusaha yang mengendalikan perekonomian, bukan pula kelas pekerja yang mencari nafkah untuk keluarga, dan bukan pula kelompok pengamat yang berkicau-kicau tentang segala kondisi yang ada.

oleh karena itu, untuk mendapat perhatian, maka berbuatlah sesuatu yang bisa dilihat oleh kelompok kelas2 lain. mulai dari demonstrasi, diskusi, propaganda hingga baksos2 lainnya. sejarah sepertinya mencatat bahwa di Indonesia, mahasiswa sukses dan berhasil menarik perhatian kelas2 lainnya... tapi lalu, apakah benar akhirnya yang dilakukan oleh para mahasiswa adalah apa yang mereka mau dan tanpa ditunggangi oleh siapa2? oleh segelintir kepentingan elit politik? atau lebih simpelnya oleh segelintir kepentingan yang ada di elit mahasiswa?

lihat 66 dan 98 sebagai contoh ekstrim, berhasil menggulingkan rezim (kalo kata propaganda para senior dahulu). saya sendiri tidak percaya itu dulu kerjaan mahasiswa saja. tanpa ada si anu, si itu, dan si dia dibaliknya. atau misalnya pada peristiwa2 yang lainnya (yang tidak berakhir pada pergantian rezim), selalu ada tokoh2 yang tidak pernah terblow up, dibalik semua itu semua. sedangkan para pimpinan mahasiswa tentu saja mendapat ganjaran dengan popularitas dan berbagai fasilitas lainnya. mohon maaf, bila saya menulis dengan pesimistis, bahwa ada banyak hal yang sebenarnya tidak perlu saya lakukan tapi saya lakukan pada saat itu. dengan polos percaya bahwa mahasiswa bergerak dengan hati nurani.


kedua, peran mahasiswa sebagai iron stock, calon2 pemimpin di masa yang akan datang. well, tentunya hal ini benar sekali. dan setelah dipikir2 langkah Orde Baru untuk menerapkan NKK/BKK waktu itu adalah suatu langkah yang tepat. menyimpan mahasiswa untuk diam di kampus, belajar dengan baik, jalankan organisasi internal dan tidak perlu bermain di level politik. karena memang belum waktunya. dan apa yang dilakukan oleh kami semua adalah sesuatu yang menyalahi kodratnya. orang tidak mengerti mengenai kenapa harga BBM naek, yah protes, tidak mengerti kenapa harga listrik naek, ya protes. yang penting protesnya dulu, toh banyak orang susah yang menjerit karena tidak sanggup membayar itu, jadi harus dibela.

tapi apakah kami benar2 berfikir, misalnya mengenai anggaran negara yang semakin terbebani karena menanggung subsidi dan tetap harus membayar karena kesalahan dari rezim sebelumnya. yang itu benar2 berdampak, bukan hanya kepada sebagian anggota masyarakat yang susah, tapi ke semuanya. ya, karena memang saat itu tidak banyak informasi yang kami ketahui. kecuali elit2 kampus yang tau dari si anu, si itu dan si dia. dan bukan pula agenda2 pembelaan terhadap rakyat banyak yang dikoar2kan pada saat demonstrasi yang jadi goalnya, yang penting "ganggu" terus pemerintahan yang ada. demarketisasi, dan apalah itu bahasanya...

ketiga, aspek2 profesionalitas dan kepahaman yang mendalam terhadap ilmu yang di pelajari dan bagaimana menjadi ahli dalam bidangnya akhirnya menjadi terabaikan. karena elit-elit politik di kampus sibuk dengan agendanya, yang lain pun sibuk dengan keasikannya. saya teringat rekan saya yang berkata ketika teman saya yang lain mengkritik temannya yang tidak mw ikut demo, dan berkata hal2 negatif kepada orang2 yang apatis. "setiap orang punya perannya masing-masing, yang suka futsal, itu adalah tugas dia untuk bikin orang sehat dengan main futsal, yang suka kesenian tugas dia mengembangkan seni dan budaya, yang suka organisasi ya tugas dia menjalankan organisasi...". kami dulu datang ke sebuah universitas, dengan pemahaman yang salah, dengan gambar2 tentang orang2 berdemonstrasi dan diajarkan lagu2 untuk berdemonstrasi... lalu pada kenyataannya, saya benci jalan jakarta yang macet, dan tambah macet karena demonstrasi... yang tidak ada hasilnya, audiensi juga hanya menjalankan kewajiban saja bagi para elit politik.

akhirnya, elit hanyalah sebagian saja... lalu mengapa kita harus dipusingkan, bahwa terminologi dan fungsi mahasiswa berdasarkan yang sebagian kecil saja? bukankah bagi hampir semuanya yang penting bagi mereka adalah mendapat kan gelar, pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang tinggi...?

masih tentang malaysia...

Perkembangan tentang malaysia masih menarik untuk dibahas. terutama mengenai istilah baru yang muncul pasca hasil pemilu awal minggu ini, political tsunami. saya coba diskusi dengan beberapa teman2 malaysia di kampus. dan hasilnya cukup mengejutkan. ada tiga hal penting yang akan saya diskusikan di tulisan ini, ketidak pastian perubahan ini akan membawa malaysia kearah mana, peran penting malaysian malay dalam swing voter ke partai oposisi, dan mengenai koalisi oposisi yang akan membuat segalanya benar-benar berbeda.

Pertama, tidak ada satu pun yang akan mengira hasil pemilu di Malaysia akan berakhir dengan hasil kehilangan suara yang cukup signifikan bagi koalisi Barisan Nasional. Namun begitu, dengan alasan-alasan yang sudah saya sampaikan di dua tulisan terdahulu ternyata menjadi cukup jelas bagi pemilih untuk meninggalkan BN. Permasalahannya, setelah kondisi seperti in, tidak ada pihak, mulai dari BN, partai oposisi hingga para pemilih yang tahu, apa dampak dari perubahan peta politik pasca pemilu 2008 dan akan dibawa kemana Malaysia nantinya... lebih menarik bila kita melihat di tingkat lokal, lihat berita ini, berita ini dan berita ini,


Kedua, peran penting Malaysian Malay sebagai swing voter ke partai oposisi menunjukan tanda-tanda ada keinginan dari ras mayoritas untuk meninggalkan pola-pola lama dalam politik Malaysia. tipologi politik malaysia yang selama beberapa dekade terakhir ini terjadi didasari oleh kuatnya BN terutama UMNO yang milik ras malay untuk mempertahankan dominasinya. sebelum 2008, hanya pada tahun 1999 terjadi swing voter pada ras malay untuk berpindah ke partai lain (itu pun hanya sebagian kecil, dan dikeranakan kasus anwar ibrahim). menurut pengakuan teman saya yang fungsionaris partai MCA, ras cina dan india sebenarnya tidak dapat berbuat banyak di BN, karena jumlahnya sangat terbatas. dia sendiri melihat fakta terjadi swing voter besar2an yang dilakukan oleh ras malay ke partai oposisi (entah itu PAS, DAP maupun PKR) menunjukan bahwa ras malay juga sudah banyak sadar, bahwa pemerintahan BN perlu merevitalisasi kembali kebijakan2nya.

saya sendiri heran, mengapa kebijakan NEP, yang memprioritaskan ras malay mampu bertahan selama 30 tahun di Malaysia. Mengingat Indonesia pernah gagal lewat program banteng, dan ali baba pada masa demokrasi liberal di Indonesia dan akhirnya kita memutuskan untuk meninggalkan program tersebut. selain itu, saya sendiri adalah orang yang percaya akan kompetisi, proteksi berlebih pemerintah terhadap pribumi tidak akan menghasilkan inovasi, efisiensi dan kemampuan bersaing bagi bumiputera terhadap ras cina dan india. terlebih hasil survey penghasilan perkapita ras malay tetap terbawah dibandingkan pernghasilan perkapita ras cina dan india di Malaysia.

Ketiga, malaysia sendiri sepertinya sedang menuju kepada sistem dua koalisi. koalisi pemerintah dan koalisi oposisi. yang menarik adalah melihat bagaimana perkembangan koalisi oposisi yang baru saja ditandatangani kesepakatannya. bagaimanapun juga pekerjaan partai oposisi di seluruh dunia adalah "mengganggu" jalannya pemerintahan dan mencoba menawarkan ide2 baru yang tidak akan pernah dijalankan (karena mereka tidak memegang kekuasaan). namun begitu, Anwar Ibrahim berkomentar " I was finance minister for 8 years. Although I'm in Opposition I will never do something to harm the economy". sementara itu pemerintah punya cara sendiri untuk mematikan oposisi di negara bagian dengan membatasi penyaluran APBD tambahan dan "mematikan" pembangunan seperti yang dilakukan BN pada Trengganu menghadapi pemilu 2004 lalu. anwar sendiri memberikan komentar: "We warn the BN not to pursue a regressive policy of punishment for voters of the Opposition by freezing development"

pada akhirnya memang zaman baru harus dilalui oleh Malaysia, 10 tahun lalu kami sudah memulainya dan hingga kini masih tergopoh2, entah 10 tahun lagi Singapore akan mengalami hal yang sama atau tidak? kita tunggu saja...

Tarik Ulur Divestasi Saham Pertambangan KPC

tulisan ini adalah bagian ketiga dari tribun kaltim, (bagian pertama, dan bagian kedua)
Oleh: Achmad Bintoro

BEBERAPA saat Budi Surjono tercenung. Di balik kaca matanya yang minus, matanya nyaris tak berkedip. Di depannya, conveyor belt tambang PT KPC sepanjang 13,2 kilometer berjalan perlahan. Hampir tanpa suara, sabuk itu dengan tenang membawa butir-butir pasir hitam batu bara ke pelabuhan Tanjung Bara di pinggiran timur Kota Sangata, Kutim. Sebuah kapal besar, dengan lambung terbuka, telah menunggu.

Kecepatannya konstan. Tak peduli hujan atau panas. Tidak peduli para elite lokal dan nasional mau ngomong apa, atau saling sikut dan berteriak mempersoalkan divestasi 51 persen saham KPC yang belum berjalan, conveyor itu tetap taat pada tugasnya, membawa kekayaan alam itu ke luar dari bumi Kutim.

"Lihat, sementara sejumlah elite lokal dan nasional sibuk mencari kesempatan dan membela kepentingan masing-masing, di sini, kekayaan alam kita terus dikuras. Tanpa sadar kita telah terjebak dalam permainan mereka, politik pecah belah. Padahal diam-diam KPC menertawakan kebodohan kita selama ini," kata Budi, Operation Research & Political Sociate, LSM yang intensif mengkaji soal jaringan multinational corporation (MNC).

Ban berjalan tersebut sanggup mengalirkan batu bara sekitar 2.300 ton per jam dari tambang ke dermaga. Volumenya akan terus naik seiring dengan meningkatnya produksi yang tahun ini menjadi 50 juta metrik ton per tahun. Berapa nilai yang telah dikeruk KPC selama ini. Wow, kita semua akan tercengang kalau mengetahuinya. Dalam hitungan kasar Bupati Kutim Awang Faroek Ishak, sejak mulai produksi pertama pada 1991 hingga 2007, KPC diperkirakan sudah meraup hasil bumi Kutim senilai US$ 12,4 miliar atau sekitar Rp 112 triliun.

Namun sementara mesin-mesin produksi terus bekerja siang malam mengeruk hasil bumi Kutim dan menghasilkan pundi-pundi uang bagi pemiliknya, Rio Tinto/BP kemudian beralih ke Bumi Resources milik kelompok Bakrie Group, sejumlah elite lokal bersama nasional masih saja getol mempersoalkan keabsahan gugatan yang diajukan Didi Dermawan, pengacara Pemprov Kaltim, ke arbitrase ICSID.

Pro dan kontra masih bermunculan. Ada yang mati-matian menolak arbitrase. Ada yang berusaha menjegal langkah arbitrase dengan mengirim surat, mengatasnamakan DPRD Kaltim, ke pengacara KPC, Michael P Lennon. Bahkan saat sidang kedua arbitrase sedang berlangsung pun, masih ada sejumlah tokoh pemuda dan legislatif yang mempertanyakan ada tidaknya sumber dana dari APBD untuk mendanai gugatan itu.

Menurut Budi, kenyataan ini mestinya memberi kesadaran baru di sejumlah elite lokal di Kaltim. Bahwa Kaltim memiliki kekayaan sumberdaya alam yang luar biasa besar. Dan masih banyak rakyat yang hidup susah. Kekayaan alam itu mestinya bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya memakmurkan rakyat.

"Caranya? Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim harus bisa mendapatkan hak pembelian divestasi saham KPC. Untuk itu perlu ada pemimpin kuat di Kaltim yang mampu menggandeng dan mengajak kita ngeluruk ke Jakarta. Kita perlu gerakan moral, bicara langsung dengan Presiden SBY," jelas Budi.

Hal senada diungkapkan Fauzan Zidni, peneliti pada Center for Indonesia Regional and Urban Studies (CIRUS). Fauzan secara mendalam meneliti proses divestasi saham KPC. Ia melihat ada segelintir elite yang bermain untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga mengabaikan kepentingan rakyat.

"Saudara-saudara kita di Kaltim akan memiliki kesempatan untuk memilih gubernur baru. Saya kira itu akan menjadi peluang untuk mempersatukan derap langkah perjuangan ini. Ini langkah terpenting saya kira, selain langkah gugatan arbitrase itu sendiri," jelas Fauzan di Singapura. Ia kini tengah melanjutkan kajian proses divestasi ini di National University Singapura.

Hal yang membuatnya miris, sejumlah elite nasional ikut bermain. "Sebenarnya saya sangat miris melihat pemerintah pusat yang akhirnya membawa kasus Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke arbitrase internasional. Sementara untuk KPC karena kepentingan segelintir elite harus mengorbankan kepentingan untuk rakyat banyak," tambahnya. Namun yang membanggakan, masih ada sejumlah elite lokal dan unsur pemuda/tokoh warga Kaltim yang tetap konsisten untuk berjuang mendapatkan hak atas saham divestasi itu. Jalur arbitrase dipandang pilihan terbaik setelah jalur yang ditempuh selama ini, negosiasi, politik hingga gugatan ke pengadilan negeri, tidak membuahkan hasil.

"Kalau pun dengan cara legal (arbitrase) ini masih tidak berhasil, entahlah apa yang akan terjadi. Barangkali akan berlaku rencana B dan C sampai keadilan berpihak pada kami. Sampai divestasi ke Kaltim dilakukan. Hanya itu cara untuk menyejahterakan masyarakat Kaltim, khususnya Kutim lewat KPC," kata Laden Mering, Ketua TPDS KPC. Apa itu rencana B dan C? Laden tidak menjawab.

"Inilah yang terjadi. Kita dulu dijajah oleh Belanda berkulit putih. Kini yang jajah ganti Belanda kulit hitam. Sangat memperihatinkan justru orang-orang kita, sejumlah elite lokal dan elite nasional yang mengadang dan menzalimi kita," timpal Marcus Intjau, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim.

Nah, seharusnya berhenti sudah petinggi dan tokoh Kaltim berdebat dan memaksakan deal-deal atau kepentingan pribadi. Bahwa yang dihadapi eksekutif bukanlah legislatif. Sebaliknya legislatif tidak berhadapan dengan eksekutif. Keduanya mestinya juga tidak dalam posisi yang berseberangan dengan Didi Darmawan.

Untuk kali ini, mereka mesti kompak menghadapi KPC, sebuah perusahaan besar, berlaba besar, dan besar pula mengeruk hasil bumi Kutim. Kalau KPC bisa bersikap sedikit bicara banyak bekerja, kenapa Kaltim tidak bisa seperti itu agar bisa memanfaatkan peluang dan kesempatan ini untuk kemakmuran masyarakat Kutim dan Kaltim. (*)

Malaysia, meraba hari esok tak pasti...

Selain mengejutkan pada pemilu legislatif, partai oposisi menang di Penang dan Selangor -dua negara bagian di Malaysia yang paling maju proses industrialisasinya-, pemerintah lokal ibukota Kuala Lumpur, serta dua negara bagian yang kaya akan pertanian, Kedah dan Perak.



apa yang menarik dari sini?

pertama, dari sisi ekonomi akan terjadi perubahan besar-besaran bukan hanya di tingkat negara bagian tapi juga Malaysia secara keseluruhan. Argumen ini didasari oleh:

• indeks bursa saham Malaysia yang jatuh 9,5 persen akibat reaksi pasar yang khawatir akan masa depan politik di Malaysia. ini juga menjadi rekor turun terbesar selama lebih dari 10 tahun terakhir. Selama ini Malaysia menjadi tujuan investasi asing dikarenakan kestabilan politik yang ada lewat pemerintahan Barisan Nasional.
  
• kemungkinan kerugian yang dialami oleh BUMN Malaysia sudah terlihat lewat dua perusahaan besar Malaysia, Sime Darby, bergerak di perkebunan dan energy dan UEM World, BUMN kontruksi terbesar. dua BUMN ini sudah mengalami kerugian yang sangat besar akibat kemenangan partai oposisi di beberapa negara bagian.
• dampak di tingkat lokal terhadap keberlangsungan proyek2 peninggalan pemerintah masa lalu terasa sangat misalnya di Penang, yang berencana mereview kembali rencana pembangunan senilai 8 miliar dollar. belum lagi disisi politik yg akan saya bahas selanjutnya.

kedua, beberapa perubahan politik akan sangat terasa di daerah yang dikuasai oleh partai oposisi. PAS misalnya akan sangat tegas terhadap penegakan syariat islam yang sudah lama menguasai Kelantan (menguasai 41 dari 45 kursi DPRD), skarang juga menguasai Kedah. sedangkan koalisi partai oposisi menurut berita ini akan merubah secara cepat cara2 lama yang dilakukan oleh Barisan Nasional di Selangor, Penang dan Perak. khusus di Selangor, pemerintah baru akan menghilangkan OSA (Official Secrets Act) dan akan mengimplementasikan Freedom of Information Act (FOIA). uniknya, perubahan2 yang digagas oleh partai oposisi tidak berdasarkan politik ras yang selama ini kental membalut politik di Malaysia. lihat saja, PAS, DPA dan PKR sama sekali tidak berdasarkan ras.



ketiga, berdasarkan isu-isu yang digunakan partai oposisi pada kampanye2nya. kemungkinan perubahan yang mereka janjikan tentunya akan berfokus kepada:

• inflasi, terutama di daerah urban. hal ini juga ditambah parah dengan adanya income gap, Malaysia merupakan salah satu negara dengan income gap terbesar di ASEAN.
• politik ras dan diskriminasi terutama kepada etnis india dan china. masalahnya NEP yang berfokus kepada bumiputera pun pada akhirnya tidak menjawab permasalahan distribusi pendapatan dikalangan bumi putera.
  
• lambatnya pemberantasan korupsi di Malaysia.
• meningkatnya angka kriminalitas sebagai dampak dari income gap dan ketidak efisiensian polisi Malaysia yang tercatat sebagai lembaga paling korup di Malaysia (sama kasus dengan Indonesia)

empat isu ini kemudian dijadikan alasan mengapa Barisan Nasional ditinggalkan begitu saja oleh para pemilih. namun begitu, ada hal yang membedakan 'kebangkrutan' suara Golkar 9 tahun lalu di Indonesia dengan BN yaitu masih banyak pula orang yang berfikir bahwa seburuk apapun BN, mereka masih satu2nya pihak yang mampu menjalankan pemerintahan dengan SDM dan pengalaman yang ada. pilihan rasional inilah yang menyelamatkan BN dari 'kebangkrutan' sperti yang dialami Golkar pada saat itu.

dari sisi ekonomi, politik dan isu yang mereka tawarkan pada pemilu lalu, Anwar Ibrahim, PKR, PAS dan DAP paling tidak harus membuktikan diri selama 5 tahun kedepan. berkaca pada kegagalan PAS pada pemilu 2004 yang harus kehilangan Trengganu akibat tidak majunya perekonomian daerah tersebut. kubu oposisi harus membuktikan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari BN, bukan hanya lips service sebagai kubu oposisi di daerah yang mereka kuasai. dan itu satu2nya cara untuk memukul BN pada pemilu berikutnya.

Malaysia, meraba hari esok tak pasti...

hey, Malaysia, welcome to the club...

Malaysia tidak akan sama lagi....! dan saya cuma mau bilang "hey, welcome to the club...!" dimana politik akan menjadi semakin ribet, ruwet dan pembangunan mungkin akan semakin sulit untuk dilakukan. well, tapi untuk negara dengan mulit ras, mungkin ini lah jalan terbaik...

untuk pertama kalinya dalam 50 tahun sejarah kemerdekaan Malaysia, koalisi Barisan Nasional tidak mampu mempertahankan posisi mayoritas 2/3 kursi di parlemen. meskipun masih tetap menguasai 63 persen suara di parlemen turun dari 91 persen hasil pemilu 2004, tetapi oposisi yang dipimpin Anwar Ibrahim lewat Partai Keadilan, PAS dan DCA (yang masing-masing memiliki basis masa berbeda) mengkuadrup kan dari hanya 20 kursi menjadi 80 kursi...

Barisan Nasional sebenarnya sudah melakukan sebuah transformasi yang luar biasa pada perekonomian Malaysia. namun begitu, masalah klise tentang teori kekuasaan selalu muncul, Power tend to corrupt, Absolute power corrupt absolutely. paling tidak ada tiga masalah besar yang dihadapi koalisi BN yang menyebabkan mereka kalah.

pertama, masalah politik rasial yang selama ini diakomodir oleh partai berdasarkan ras (dalam koalisi BN, UMNO-MCA-MIC) ternyata tidak mampu lagi diantisipasi. khususnya bagi ras India yang beberapa bulan yang lalu mengadakan demonstrasi besar-besaran terkait isu diskriminasi. kejadian ini mengingatkan peristiwa kerusuhan rasial pada 13 Mei 1969. badawi yang segera "menyingkirkan" para demonstran dan menangkap para pimpinannya dengan UU darurat ternyata harus dibayar mahal oleh merosotnya suara BN pada pemilu kali ini. bahkan pimpinan MIC yang selama 3 dekade menjadi anggota parlemen dan menteri harus kehilangan kursinya oleh seorang anak muda putri Anwar Ibrahim.

kedua, keberhasilan pembangunan ekonomi lewat proyek2 mercusuar yang dimulai oleh Mahatir Muhammad dan di lanjutkan lewat proyek2 yang lebih populis oleh Badawi ternyata hanya dinikmati segelintir orang. F1, kasino, mall2 mewah dan berbagai proyek lainnya tidak mampu mendistribusikan kekayaan kepada rakyat banyak.bahkan untuk kalangan bumiputera yang diuntungkan lewat program NEP. indikator lainnya adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga dan meningkatnya harga minyak secara drastis. tentunya isu ekonomi ini mampu dijadikan isu besar oleh para oposisi untuk memperlemah posisi BN.

ketiga, ketidak mampuan BN dalam membasmi penyakit KKN yang mendarah daging dalam tubuh pemerintah Malaysia. hal yang wajar bila dilihat dari absolutnya kekuasaan mereka dan tanpa oposisi yang kuat.

tiga hal ini kemudian dijadikan isu bagi oposisi bahwa Malaysia butuh untuk berubah, dan Malaysia tidak akan sama lagi. lihat reaksi berlebih dari Mahatir, bahwa Badawi harus mengundurkan diri dan bertanggung jawab atas "kekalahan" ini, ia sendiri menyesali telah memilih Badawi sebagai penggantinya.

hey, welcome to the club Malaysia...
selamat menikmati dinamika yang akan membuat politik semakin ribet dan rumit...
seperti yang kami alami di Indonesia... :)

Awas Teroris! (?)

sejak hari rabu kemarin (27 feb 08) singapore digegerkan dengan larinya Mas Selamat Kastari, tersangka teroris no 1 asal indonesia. paling tidak ada 3 point penting mengenai masalah ini yang bisa didiskusikan, tentang reaksi, aksi dan pandangan kedepan.

pertama, reaksi yang diberikan oleh media dan pemerintah Singapore terhadap masalah ini terlalu berlebihan. koran-koran lokal membesar-besarkan masalah ini di headline nya dengan judul-judul yang menakutkan (khas media lokal sini). selain itu juga pemerintah singapore menempel peringatan kepada warganya untuk berhati-hati dan melaporkan apabila bertemu dengan orang dengan foto diatas. pengumuman ini ditempel dimana-mana, di bis, halte, stasiun MRT, mall, dan tempat-tempat umum lainnya. lalu 3 provider hp (singtel, starhub dan m1) mengirimkan MMS berisi foto dan peringatan kepada 4 juta nomor HP di singapore. saya sendiri tidak menerimanya dikarenakan belum mengaktifkan layanan MMS.

mengapa berlebihan? the International Centre for Political Violence and Terrorism Research, singapore, menyatakan bahwa sebenarnya mas kastari tidak punya kapasitas apa-apa saat ini untuk melakukan tindakan teroris, karena mas kastari hanya seorang diri dan dengan tujuan hanya untuk survive dan melarikan diri dari singapore. selain itu, jika dibandingkan dengan teroris-teroris hukum dari indonesia alias para koruptor yang disambut dengan karpet merah dan disuguhi fasilitas lainnya tentunya amat kontras.

kedua masalah aksi, adalah suatu hal yang lucu apabila seorang teroris yang di klasifikasikan sebagai no.1 oleh pemerintah singapore bisa melarikan diri dengan begitu mudahnya. mungkin beda cerita kalau terjadi di Indonesia atau Malaysia. di Singapore yang katanya keamaanan adalah no.1 di wilayah ASEAN kejadian ini tentunya amat memalukan. terlebih, mas kastari melarikan diri dari tempat yang disebutkan sebagai Singapore Guantanamo's. aksi mas kastari saya sendiri mengacungkan jempol! mantap!

lalu apa dampaknya dari aksi mas kastari ini? selain ketakutan yang "mencekam" lewat pemerintah dan PR2nya kepada masyarakat singapore, tentunya imigrasi Indonesia yang menjadi berabe terkait masalah ini. apalagi di isukan bahwa kastari ingin sekali kabur ke Indonesia, mengingat istrinya adalah orang malang. dan dia pernah mengajukan menjadi WNI.

sementara itu dari Tim Pembela Muslim menyebutkn bahwa sebaiknya pemerintah Indonesia tidak kebakaran jenggot mengenai masalah ini, mengingat opini tentang terorisme yang dilakukan JI belum tentu benar. selain itu pula, ada indikasi bahwa Mas Kastari sengaja dilepas lalu memudahkan untuk dibidik seperti yang terjadi pada faturrachman al gazi.

ketiga, akankah hal ini kemudian akan berdampak kepada perjanjian kerja sama pertahanan yang sempat di drop oleh Lee Kuan Yew karena isu ekstradisi. mengingat Indonesia sendiri mengajukan syarat ekstradisi koruptor2 yang ada di singapore agar DCA bisa dilaksanakan. di sisi lain Singapore tentunya tidak bisa sendiri untuk menghadapi ancaman2 yang ada, bukan hanya terorisme tetapi juga masalah2 strategis lainnya, sperti selat malaka dan kerja sama militer.

wallahualam...

homoseksual dan kelas kreatif

fauzan zidni, lee kuan yew school

isu mengenai politik seksualitas di indonesia mungkin tidak begitu ramai dibicarakan, berbeda dengan Singapore yg memiliki pemerintahan dan masyarakat yang lebih konservatif dan tidak terlalu heterogen dibanding indonesia. isu mengenai politik seksualitas terutama masalah kaum gay dan lesbian. Kontradiksi dimulai dari pernyataan-pernyataan dari greja yang mengatakan bahwa homoseksual bisa berubah, dan pernyataan Goh Chok Tong serta MM Lee tentang keterbukaan pemerintah singapore untuk menerima kaum gay sebagai PNS. sedangkan disaat yang bersamaan section 377A of the Penal Code menyatakan bahwa gay adalah ilegal dengan hukuman 2 tahun penjara. selain itu perdebatan mengenai kaum gay menjadi perdebatan ideologis yang dilakukan oleh pemerintah dan juga golongan yang menyokong moralitas dan relijius.

yang saya fahami kemudian, perubahan statement dari orang-orang konservatif di pemerintah singapore dan dengan sengaja di PR kan di media internasional adalah dikarenakan perubahan paradigma mereka mengenai perubahan pertumbuhan ekonomi di singapore, dengan tiga argumen yg dijadikan argumen. Pertama, keterbatasan tempat dan kemampuan Singapore untuk mengembangkan sektor industri manufaktur yg membuat mereka lebih memfokuskan diri di industri pariwisata dan jasa. hal ini dibuktikan dengan pembangunan dua buah kasino besar di marina bay dan pulau sentosa, penyelenggara F1, penyelesaian terminal 3 bandara changi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Kedua, hal itu pun dilanjutkan dengan pengembangan sektor kebudayaan dan seni di singapore. melihat trend bertambah banyaknya museum, kampus2 seni, pagelaran seni dan sastra, musik dan lainnya, harus diakui dalam budaya dan seni kontemporer pemerintah singapore juga masyaraktnya sangat menghargai dan mendukung peradaban baru yang mereka bangun. terakhir adalah teori baru mengenai hubungan antara kemajuan ekonomi dan keberadaan kelas kreatif. dua point sebelumnya tentunya membutuhkan keberadaan kelas kreatif yang percaya atau tidak sebagian besar dari mereka adalah gay, menurut pandangan pemerintah singapore. point terakhir ini kemudian juga menjelaskan mengenai pernyataan2 yang dahulunya konservatif dan tidak menerima kaum gay untuk kepentingan pragmatis memajukan perekonomian bukan hanya di sektor kreatif (seni dan budaya) tetapi juga kebutuhan singapore terhadap tenaga kerja asing lainnya. sehingga untuk menarik mereka datang dan tinggal di singapore dibutuhkan ketidak konservatifan (atau apalah namanya) terutama mengenai isu homoseksual.

ada dua hal lain yang menarik dari pembahasan isu ini. pertama, keberadaan section 377A yg tetap dan tidak dicabut namun tidak lagi akan diterapkan bagi yang melanggarnya. kedua, pendapat teman-teman saya yang gay mengenai isu ini tidak relevan. mereka berpendapat bahwa kehadiran orang-orang gay di singapore bukan karena perubahan paradigma pemerintah singapore mengenai isu gay, tetapi lebih dikarenakan biaya hidup dan pajak lebih murah dibanding di eropa dan amerika. tapi entahlah, saya bukan gay... dan tidak begitu mengerti tentang mereka...

indonesia bagaimana? sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak dan dalam al qur'an sendiri tegas-tegas di jelaskan haram hukumnya. apakah kita akan memilih untuk melegalkan homoseksual seperti belanda, atau kita akan memilih bertindak konservatif seperti singapore dahulu. atau kita akan memilih posisi yang diperkenalkan Bill Clinton dahulu mengenai isu gay di militer amerika, don't ask don't tell. atau kita pura-pura tidak tahu saja...? isu ini memang menarik untuk kita diskusikan...

Brain Drain...

oleh Fauzan Zidni

Isu mengenai brain drain di Indonesia tidak begitu gencar. Pasalnya kondisi perekonomian yang tidak kunjung membaik membuat banyak orang-orang dengan talent di Indonesia memilih untuk bekerja di luar negeri. Selain itu juga eksodus besar-besaran di sector industri manufaktur dan juga beberapa kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap dunia industri semakin membuat keadaan semakin tidak baik.

Sekedar perbandingan dengan betapa khawatirnya Negara tetangga kita Singapore terhadap fenomena brain drain, menurut berita ini Singapore kehilangan 1000 orang dengan top talent (the best and the brighter) tiap tahunnya. Bahkan Lee Kuan Yew sendiri sampai angkat bicara mengenai fenomena ini. Menariknya, tujuan eksodus orang-orang pintar ini bukanlah ke Cina yang sedang mengalami booming perekonomian. Melainkan ke AS, Eropa dan Negara-negara berkembang lainnya. Lucunya, orang-orang Singapore tidak mau berkompetisi dengan orang-orang Cina. 'You go to China, you're going to compete against 1,300 million very bright fellows, hardworking, starving. Do you stand a chance to be on top of that pole? No”.

Permasalahan kehilangan “hanya” 1000 orang pertahun bagi Singapore amat lah besar. Jika melihat pyramid penduduk Singapore, dari 30 persen orang-orang dengan penghasilan terbesar, 1000 orang ini adalah penyumbang CPF (dana pension) terbesar atau sebesar 4-5 persen. Dan tiap tahun Singapore yang investasi-investasinya dinegara lain berdasarkan CPF harus kehilangan dalam jumlah besar. MM Lee sampai berkali-kali mengulang keluhannya mengenai brain drain, ia sampai menyebutkan bahwa top talent adalah urat nadi bagi perekonomian Singapore.

Namun begitu, kehilangan 1000 orang pertahun sebenarnya bukan berita buruk bagi Singapore. Kenyataannya, mereka sedang dalam proses menambah jumlah penduduk sebanyak 1 juta jiwa hingga 2009. Persaratannya pun adalah masalah talenta. Dengan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, dan system politik yang stabil. Kedatangan penduduk baru dengan talenta tinggi tentunya akan menambah pundit-pundi keuangan Singapore, bukan hanya dari pajak yang masuk, tetapi juga akan menarik investasi-investasi bisnis lain di Singapore.

Permasalahannya, WNI masih tidak menjadi prioritas dan cenderung masuk black list. Bahkan untuk sector pekerjaan yang banyak dibanggakan oleh Depnaker kita, TKI/TKW dari Indonesia menjadi urutan kesekian. Pekerja dari Philippine untuk sector keperawatan dan asisten rumah tangga masih lebih dilirik meskipun bayarannya lebih mahal. Sedangkan untuk bidang kontruksi, berbeda dengan Malaysia yang banyak membangun dengan tenaga-tenaga Indonesia, Singapore lebih memilih orang-orang India. Kedua sector yang cukup banyak menyerap tenaga kerja ini tidak menjadikan orang Indonesia sebagai prioritas simply karena permasalahan bahasa.

Berbeda dengan sector pekerjaan lain, tenaga Indonesia untuk sector jasa, perbankan, manufaktur dan Industri kreatif masih dilirik karena level pendidikan yang sudah cukup memadai. Namun begitu, saya sering merasa miris, ketika melihat rombongan-rombongan pekerja kita yang berangkat ke LN. beberapa kali bertemu dengan rombongan lulusan Poltek dan STM untuk berangkat ke Korea Selatan, jumlahnya sangat banyak. Belum lagi masalah TKI kita yang diperlakukan sangat tidak manusiawi bahkan oleh petugas bandara.

Hal menarik apabila membandingkan Indonesia dan Singapore, kita jarang merasa kehilangan orang-orang dengan top talent, middle talent bahkan low talent. Hal ini bisa dianggap biasa saja. Sebagai contoh, akhir tahun kemaren, Rolls Royce membuka cabang pertama di luar inggris untuk industri pesawat terbang, memproduksi mesin pesawat. Padahal tidak ada sejarahnya Singapore pernah berinvestasi SDM di dunia pesawat terbang. Disaat yang bersamaan kasus IPTN yang dinyatakan pailit saat itu masih belum selesai. Sementara para pekerja, dimulai dari yang paling cerdas hingga tahap pelaksana masih terombang-ambing dan banyak yang akhirnya pindah ke LN. Singapore memanfaatkan peluang ini dengan merekrut orang-orang terbaik IPTN. Kalau dihitung-hitung besarnya kerugian yang kita alami, terutama mengenai investasi SDM (disekolahkan, training-training dan juga pengalaman kerja) tidak tergantikan.

Pada akhirnya, saya pun mencoba memahami, adalah perilaku manusiawi kalau orang ingin kehidupan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi dan mencari kesempatan yang lebih luas meski harus tinggal tidak di negaranya. Fenomena brain drain di masa globalisasi ini pun sebenarnya tidak dapat kita hentikan. Negara seperti Sri Langka dan Filipin adalah contoh terbaik untuk kasus Negara yang hidup dari SDM nya yang tinggal di LN. Meskipun, yang kita alami adalah berbeda. Tidak adanya lahan pekerjaan dan banyaknya orang lapar di pedesaan membuat mereka memilih untuk menjadi pembantu di negeri orang. Sulitnya mendapat pekerjaan dan gaji yang pas-pasan membuat banyak pula orang-orang bertalenta untuk pindah ke negeri orang. Tidak dihargainya ilmu pengetahuan dan riset memancing para ilmuan untuk tidak membuang kesempatan berkarya di negeri orang.

Selanjutnya seperti apa? 10-20 tahun lagi…?
Wallahua’lam…

Pak Harto dan Papa Lee...

dua minggu sudah pak harto meninggalkan kita semua. beragam reaksi publik yang muncul entah itu lewat spanduk-spanduk yang memuja hingga menghujat beliau, begitupun dari tokoh2 publik yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil popularitas belaka. tapi saya tidak akan membahas mengenai itu pada tulisan singkat ini. senin, 11 Februari 2007 di Kompas halaman 13, anak2 dan cucu2 Soeharto memasang iklan resmi ucapan terimakasih sebesar satu halaman. hal menarik yang saya lihat sekilas adalah urutan2 nama yang terpampang dalam iklan tersebut. Pak SBY tentu saja menempati posisi pertama disusul pak kalla, pimpinan DPR, MPR, DPD, MA dan MK secara berurutan.

nama Lee Kwan (menggunakan "w" bukan "u") Yew oleh keluarga SOeharto ditaruh di urutan ke 8. setelah pimpinan lembaga tinggi negara disebutkan satu persatu. hal ini sebenarnya tidak mengejutkan. dekatnya hubungan antara tiga mantan diktator terkuat di ASEAN, pak harto, papa lee dan pak cik mahatir memang istimewa. terutama antara pak harto dan papa lee. tanggal 12, sehari setelah kematian pak harto, berita2 tentang beliau menghiasi semua koran2 di singapore. berbeda dengan kita yang menyikapinya beragam. disini point penting yang disampaikan adalah bagaimana agar masyarakat SIngapore mengingat jasa2 pak harto. salah satu koran yang saya beli waktu itu bertajuk Suharto's (dengan u bukan oe) shadow overS'pore: Why we should not forget him. dengan tandingan judul laen tentang perkelahian di sebuah klub malam di clarke quay (sebuah perpaduan yang kontras dan tidak nyambung sebenarnya). isi berita didalamnya hanya mengambil sisi positif dari pak Harto, dengan 3 S nya menurut singapore, Saviour Stateman and Strongman. buat rakyat Singapore, diplomasi empat mata yang kerap kali dilakukan oleh pak Harto dan papa lee, terutama pada mei 1973, mengakhiri ketakutan rakyat singapore akan propaganda ganyang malaysianya pak karno pada januari 1963. pada 2 may 1966, pak harto juga sudah mengatakan pada The Straits Times (koran terbesar disini): "Peace, the sooner the better"

saya tidak mau berkutat terlalu dalam mengenai perasaan masyarakat singapore, karena itu bagi saya tidak terlalu penting. semua dari supir taksi, satpam, cleaning service, sampe profesor2 selalu mengulang2, whats wrong with u indonesian? dia sudah meninggal, maafkan sajalah, ini, itu, dll. yang lebih penting dan menarik adalah bagaimana papa lee mengultimatum jajaran media dan pengamat untuk tidak mengeluarkan satu pun statement negatif tentang pak harto. pak leonard, salah seorang indonesianis dan dosen di Rajaratnam School of International Studies sempat kelabakan dengan ultimatum tersebut. hingga dia memilih untuk tidak berkomentar, karena dia berbeda dengan kebanyakan rakyat singapore yang melihat pak harto tidak hanya dari sisi positifnya tapi juga dari dosa2nya kepada rakyat indonesia.

Pak harto pergi meninggalkan persahabatan yang abadi nampaknya dengan papa lee. papa lee sepertinya tetap menjaga kepentingan kroni2 Soeharto yang banyak bersembunyi di Singapore. hal ini dibuktikan dengan intervensi Ministry Mentor LKY yang menurut berita ini mengatakan perjanjian ektradisi tidak masuk akal. harapan manis pak SBY untuk mencungkil satu persatu koruptor yang lari ke singapore akhirnya tinggal mimpi.

pak harto dan papa lee memang sahabat sejati...
sedang kita hanya terpaku seolah2 tidak mengerti
(fauzanzidni)

Eastern approaches

from http://www.economis t.com/books/ displaystory. cfm?story_ id=10640560

Kishore Mahbubani makes some sensible recommendations on how Asia's growing power might be managed. But his other arguments are far less convincing.

WHEN you have spent your long diplomatic career listening to lectures by arrogant Americans and Europeans about how others should run their countries and that the West is best, it must be tempting to try to get your own back. That is what Kishore Mahbubani, who in the 1980s and 1990s was Singapore's and probably Asia's best-known diplomat, is doing in his new book, “The New Asian Hemisphere”.
Mr Mahbubani is now dean of the Lee Kuan Yew School of Public Policy at the National University of Singapore, and prefers the title of professor to ambassador, but this is no dry scholarly tome. It is an anti-Western polemic, designed to wake up Americans and Europeans by making them angry. In that goal, it will certainly be successful.

Interestingly, the author ascribes the success of Asian economies to their adoption of “seven pillars of Western wisdom”, so he does give some credit to the West. These are free-market economics; science and technology; meritocracy; pragmatism; a culture of peace; the rule of law; and education. Japan led the way in the late 19th century in realising the need to learn from the West if it was to avoid being colonised by it. South Korea and Taiwan followed in the 1960s and 1970s, along with Hong Kong and Singapore. Finally China and India saw the light in, respectively, the 1980s and 1990s. Since Asia has succeeded by emulating the West, why, asks Mr Mahbubani, is the West not celebrating?
Isn't it? What about all those business people flocking on aircraft to India and China? Mr Mahbubani offers no evidence for his assertion that the West is unhappy about Asian success. His answer to his own question is that the West—by which he means America and western Europe, plus Australia, Canada and New Zealand, and, more controversially, Japan—has become so used to dominating and controlling the world to serve its own interests that it has ceased to recognise even that it does so. “If you deny you are in power, you cannot cede power,” he argues.
Mr Mahbubani also contrasts “Western incompetence” with “Asian competence”: the world would be better run if Asians had a bigger role, though the West, he says, may try to stop that from happening. Ultimately, the rise of Asia may force the West to cede power, but it is not going to do so gracefully. As a result, there is a serious risk of an anti-Western backlash.
The first problem with this argument is shown by Mr Mahbubani's inclusion of Japan as a Western economy. That is not the way things felt during the 1980s, when what was meant by “the shift of power to Asia” was the rise of Japan. It also suggests that his definition of Western is really just “rich”: surely, as other Asian countries become rich, they too will become part of the rich ruling elite of the world, just as Japan did during the 1970s and 1980s. China and India are already invited as observers at the main rich-country summit, the G8, and it can only be a matter of time before they become full members.
The second problem is a bigger one. To arrive at his conclusion that the West is incompetent and Asia competent, Mr Mahbubani has to use a rather distorted view of recent history. When citing the debacle in Iraq he is, of course, shooting at a lame and sitting duck. But his other evidence is much weaker: the West's failure to maintain the global nuclear non-proliferation regime; the failure to prevent genocide in Rwanda and war in the Balkans; and the failure of the Doha round of global trade-liberalisation talks.
It is certainly lamentable that the nuclear non-proliferation regime has been crumbling. But whose fault is that? Of the four new nuclear-weapons states that have emerged in recent decades, three have been Asian—India, Pakistan and North Korea. Two of those—Pakistan and North Korea—attained their nuclear status with a technological helping hand from China, a country Mr Mahbubani rates as being run by peace-mongering geopolitical geniuses.
America and western Europe should certainly be criticised for failing to avert the terrible events in Rwanda and the Balkans. Mr Mahbubani's argument is also, however, that Asia has been much better at keeping the peace in its region. This view can be sustained only if you ignore the recurrent conflicts between India and Pakistan over Kashmir, and the civil war in Sri Lanka, as well as Asia's closest parallel to the former Yugoslavia, which is Indonesia. Neither China nor the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), which Mr Mahbubani lauds as far more successful diplomatically than the European Union, did anything to prevent the bloodshed in the then East Timor as it sought to separate itself from Indonesia, nor the bloodshed in Aceh, which failed to do so. In that, Asia's failure was just as big as that of the EU in the Balkans.
And the Doha round? A newspaper that was founded 165 years ago to campaign against farm protectionism cannot but join Mr Mahbubani in condemning the EU and America for clinging on to their farm subsidies and trade barriers, which have blocked progress in Doha. But Japan and South Korea are also big farm protectionists, and India has helped thwart Doha by its resistance to broader trade liberalisation. The blame should be as global as trade itself.
Mr Mahbubani's Asian triumphalism is as futile and unconvincing as the Western triumphalism he deplores. That is a shame, as the recommendations he makes for how world governance should be improved are sensible: Chinese and Indian membership of the G8; an end to American and European hogging of the top jobs at the IMF and the World Bank; reform of the UN Security Council to give permanent, veto-holding status to more Asian countries. All are regularly made by Western intellectuals too, even though he claims such minds are determined to maintain the supremacy of the West.

The New Asian Hemisphere

The Irresistible Shift of Global Power to the East

For centuries, the Asians (Chinese, Indians, Muslims, and others) have been bystanders in world history. Now they are ready to become co-drivers.
Asians have finally understood, absorbed, and implemented Western best practices in many areas: from free-market economics to modern science and technology, from meritocracy to rule of law. They have also become innovative in their own way, creating new patterns of cooperation not seen in the West.
Will the West resist the rise of Asia? The good news is that Asia wants to replicate, not dominate, the West. For a happy outcome to emerge, the West must gracefully give up its domination of global institutions, from the IMF to the World Bank, from the G7 to the UN Security Council.
History teaches that tensions and conflicts are more likely when new powers emerge. This, too, may happen. But they can be avoided if the world accepts the key principles for a new global partnership spelled out in The New Asian Hemisphere.
"In The New Asian Hemisphere, Kishore Mahbubani has given us a very powerful account of the world seen through Asian eyes, and has shown the global relevance of that penetrating vision. The book is both insightful and delightfully combative as well as fun to read."

If The World Could Vote

by: Kishore Mahbubani, Dean of Lee Kuan Yew School of Public Policy

The U.S. Presidential election may be the most undemocratic in the world. Only some 126 million Americans vote, yet the result is felt by 6.6 billion people. Indeed, in some ways it matters even more to non-Americans. The president is constrained domestically by many constitutional checks and balances, but this is far less true in foreign affairs.
Nevertheless, the world has yet to pick its favorite. It is clear, however, whose election would have the most dramatic effect: Barack Obama's. In one fell swoop, an Obama victory would eliminate at least half the massive anti-Americanism now felt around the world. Eight hundred million Africans would get a tremendous boost to their self-esteem and cultural pride. A son of their soil would, for the first time, occupy the White House, and many would whisper, approvingly, "Only in America."
Obama is not a Muslim, but the 1.2 billion Muslims around the world would take great interest in his middle name: Hussein. Indeed, the election of "H" would immediately undo much of the damage "W" has wrought. W pushed hard for the democratization of the Islamic world, but H's election would accomplish far more. Young Muslims would quickly start asking why America can elect a young Hussein when their own states are stuck with aging, visionless leaders. Obama has said that "the United States is seen as arrogant and aloof" and that "the world will work with—not against—U.S. power if it is put to principled use and directed towards common goals." Were he to implement this thinking as president, the world would become a much happier place.
placeAd2(commercialNode,'bigbox',false,'')
Of course, not everyone would be overjoyed. The Europeans would be the most cynical. For ages, they've believed that the world pays the price for American inexperience, and many would thus rather Hillary Clinton became president (and they'd be happy to accept Bill as part of the package). She is careful, cold and calculating; Europeans like that. She would also be well received by Latin Americans, who still love Bill and who would note the interesting parallel with Argentina and the Kirchners.
It is harder to anticipate the reactions of the new rising powers: China and India. For both states the stakes are high, since the United States can facilitate (or hinder) their return to great-power status. It's no wonder that both have long since developed a sophisticated feel for the U.S. electoral process. Way back in 1972, Chinese Prime Minister Zhou Enlai received a young Oxford student, Benazir Bhutto, in Beijing. Zhou, the lifelong Marxist, asked the Westernized Bhutto about the McGovern-Nixon race. She confidently predicted a McGovern victory. Zhou replied by giving a comprehensive, state-by-state analysis that proved Nixon would win. He was dead right, of course.
For different reasons, both China and India have come to appreciate the virtues of Republican presidents, who tend to be more predictable. Republicans also traditionally favor realism in geopolitics and support free trade. Bush may be unpopular in America, but he is beloved in India, more so even than Bill Clinton. This is owing to the U.S.-India nuclear deal, a powerful gift that legitimizes New Delhi's nuclear and great-power status.

That said, China and India are unlikely to favor the current Republican front runners. Their quiet preference may be for John McCain, who is by far the most experienced, is widely traveled and knows the world well. McCain's foreign-policy advisers are also decidedly centrist. It will be a surprise if he wins, but he will not pull any surprises if he does.
Mike Huckabee and Mitt Romney, on the other hand, hold unknown views. And the world may not be ready for a Southern preacher. As for Rudy Giuliani, his relentless focus on 9/11 and his preoccupation with the dangers of the world show him to be frighteningly out of touch. The world is not, in fact, becoming a more dangerous place; as I document in my new book, the march to modernity is creating new Asian middle classes in the hundreds of millions who are responsible stakeholders and want to join America in creating a more peaceful and stable world order.
Unfortunately, even as the world is becoming more predictable, America is becoming less so. It has one of the least informed populations on the planet, and the quality of the presidential debates on global issues has been appalling. Bhutto's death provided the candidates an opportunity to demonstrate their statesmanship toward a pivotal country. But they all failed this test, resorting to grandstanding instead. Hillary Clinton, for example, declared her longstanding friendship with Benazir but failed to mention Bhutto's many flaws. Bill Richardson excoriated President Pervez Musharraf and called for the elimination of U.S. aid to Pakistan, but failed to mention that Pakistan's long military rule was a direct result of U.S. support. Such statements betrayed an apparent failure to grasp the complexity of the world. By and large, the candidates have wasted the opportunity to provide new intellectual and political leadership to America and the world. This is probably the greatest tragedy of the race. There has never been a greater need for new U.S. leadership, yet the candidates offer little hope that this will come any time soon.

Mahbubani is dean of Singapore’s Lee Kuan Yew School of Public Policy and author of “The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East.”
© 2008 Newsweek, Inc.

Antara Temasek dan Pemerintah

Imelda Maidir, Lee Kuan Yew School of Public Policy.
Kompas 15 Agustus 2007

Ramai diberitakan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sedang menyelidiki kemungkinan PT Telkomsel melakukan persaingan semu dengan PT Indosat Tbk, dan didalangi Temasek Holdings dari Singapura yang secara tidak langsung memiliki saham di kedua perusahaan tersebut.
Kedua perusahaan itu dituding melakukan persaingan fiktif dalam penentuan tarif dan/atau alat persaingan lainnya (nonharga) demi kepentingan pemiliknya, tetapi merugikan konsumen.
Menurut Tim Pemeriksa KPPU, kelompok Temasek melanggar Pasal 27 huruf a yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 50 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu".
Semula ada anggapan KPPU akan menghentikan pemeriksaan setelah pemeriksaan pendahuluan. Alasannya, (1) secara prosedural pemeriksaan Tim Pemeriksa KPPU melanggar ketentuan tentang rentang waktu proses pemeriksaan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; (2) seandainya perkara tersebut bukan didasarkan atas laporan masyarakat, tetapi dikategorikan sebagai "Perkara Inisiatif", berarti KPPU harus bekerja sesuai ketentuan internalnya yang tidak boleh bertentangan atau melanggar UU No 5/1999.
Kenyataannya, pemeriksaan diteruskan menjadi "Pemeriksaan Lanjutan" terhitung sejak 23 Mei 2007. Pasal yang dituduhkan adalah Pasal 27 huruf a.
Ada beberapa kejanggalan dalam perkara ini. Pertama, dalam pemeriksaan lanjutan jumlah perusahaan terlapor justru lebih banyak dari pemeriksaan pendahuluan. Kedua, KPPU telah menyebutkan bentuk hukuman yang akan dikenakan jika terbukti terlapor melakukan pelanggaran seperti dituduhkan, tetapi belum diungkapkan dasar perkaranya.
Yang pertama harus dilihat ialah kepemilikan saham dari pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha itu. Hasil penelusuran menunjukkan, Temasek Holdings memiliki saham secara tidak langsung pada PT Indosat sebesar 30,615 persen dan pada PT Telkomsel sebesar 18,95 persen. Dengan komposisi kepemilikan saham seperti ini dapat disimpulkan bahwa Temasek Holdings tidak memiliki saham mayoritas di kedua perusahaan tersebut. Jadi, tuduhan bahwa Temasek Holdings melanggar Pasal 27 huruf a tidak berdasar.
Namun, muncul pendapat bahwa kepemilikan saham kelompok Temasek harus dikaitkan dengan kegiatannya yang memengaruhi pasar. Walaupun kepemilikannya kurang dari 50 persen belum tentu Temasek tidak melanggar Pasal 27 huruf a.
Pertanyaan, mengapa Temasek Holdings yang jumlah sahamnya yang jauh di bawah 50 persen (tidak mayoritas) terus diperiksa, tetapi pihak pemerintah, pemilik saham Indosat, dan Telkomsel (kepemilikan kurang lebih sama dengan Temasek Holdings) tidak diperiksa?
Pertanyaan itu memiliki dasar kuat. Pemerintah memiliki saham Indosat 14,29 persen (lebih kecil dari kelompok Temasek, yaitu 30,61 persen) dan memiliki saham Telkomsel secara tidak langsung 33,27 persen (jauh lebih besar dari kepemilikan kelompok Temasek, yaitu 18,95 persen). Dengan kepemilikan tersebut, tidak sulit bagi pemerintah untuk mengarahkan kebijakan kedua perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.
Ditentukan pemerintah
Sampai akhir 2006, tarif untuk operator seluler ditentukan pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No KM. 27./PR. 301/MPPT-98. Dengan demikian, tidak terlalu keliru jika dikatakan selama kurun waktu tersebut pemerintah dapat menentukan, secara langsung maupun tidak, arah kebijakan kedua perusahaan tersebut.
Penetapan harga oleh pemerintah adalah bukti nyata intervensi pasar dan menjadikan tingkat persaingan harga di antara pelaku usaha menjadi terbatas atau tak berlangsung secara penuh.
Pemerintah juga memiliki saham Indosat dan Telkomsel yang pangsanya tidak jauh beda dengan pangsa kepemilikan tidak langsung Temasek.
Apakah tidak mungkin keputusan KPPU untuk melanjutkan pengusutan terhadap kelompok Temasek justru akan berdampak negatif terhadap upaya pemerintah untuk mengundang investor asing ke Indonesia? Apalagi pemerintah telah menyatakan tidak berniat untuk membeli kembali saham yang dimiliki kelompok Temasek di Indosat.
Ada baiknya menyimak lebih jauh tentang perubahan porsi kepemilikan kelompok Temasek dan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Ini bisa dilihat dari berbagai segi, seperti pendapatan perusahaan dan nilai tambah bruto. Dengan mempergunakan data LPEM UI (Studi Mengenai Kerugian Konsumen Akibat Persaingan Usaha yang Tidak Sehat di Industri Telepon Seluler di Indonesia Mei 2007) dan hasil studi yang dilakukan Pande Radja Silalahi yang dipresentasikan pada seminar yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional terlihat gambaran yang sangat menakjubkan.
Dari segi pendapat usaha, ternyata pangsa Pemerintah Indonesia meningkat dari 22,61 persen pada tahun 2003 menjadi 24,85 persen pada tahun 2006. Dalam waktu yang bersamaan, pangsa kelompok Temasek justru mengalami penurunan dari 21,44 persen pada tahun 2003 menjadi 20,12 persen pada 2006.
Kalau dilihat dari segi nilai tambah bruto, pangsa Pemerintah Indonesia mengalami peningkatan dari 23,43 persen pada tahun 2003 menjadi 26,00 persen pada tahun 2006. Dan dalam periode yang sama pangsa kelompok Temasek justru turun dari 20,57 persen pada tahun 2003 menjadi 19,79 persen pada tahun 2006 (lihat tabel).
Melihat perkembangan ini muncul pertanyaan, bila Temasek benar melakukan koordinasi untuk memengaruhi atau mendikte pasar, apakah kelompok ini tidak menyadari bahwa itu akan merugikan dirinya sendiri? Mengapa KPPU justru tidak menyarankan agar pemerintah tidak menetapkan harga?
Salah satu fungsi utama KPPU ialah mengawasi agar persaingan usaha berjalan sehat tanpa campur tangan dari luar.